Perkembangan teknologi melahirkan model bisnis baru seperti dropship, reseller, dan affiliate marketing. Banyak Muslim yang menekuninya, tetapi tidak sedikit yang bertanya apakah bisnis tersebut sesuai syariat. Fiqih muamalah memiliki kaidah-kaidah yang dapat diterapkan pada bentuk transaksi baru, selama tidak bertentangan dengan dalil. Artikel ini menguraikan hukum dropship, reseller, dan affiliate, beserta langkah agar bisnis online Anda tetap halal dan berkah.
Prinsip Dasar Muamalah
Kaidah dalam muamalah adalah bahwa hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Transaksi modern dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, serta terhindarnya dari riba, gharar, penipuan, dan barang haram. Syarat-syarat ini telah dibahas dalam syarat sah jual beli dalam Islam. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan juga menjadi landasan bagi kerja sama bisnis:
Tingkatkan Konversi Bisnis Anda
Solusi iklan digital yang efektif dan terjangkau. Jangkau audiens yang tepat dengan teknologi cerdas.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Wa ta’aawanuu ‘alal-birri wat-taqwaa wa laa ta’aawanuu ‘alal-itsmi wal-‘udwaan.
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”
QS. Al-Ma’idah [5]: 2 (potongan)
Hukum Dropship
Dropship adalah model penjualan ketika penjual (dropshipper) menawarkan barang milik pemasok dan menerima pesanan, lalu pemasok mengirimkan langsung kepada pembeli. Dropshipper tidak menyimpan stok. Permasalahan fiqih muncul dari larangan menjual barang yang belum dimiliki. Nabi ﷺ bersabda kepada Hakim bin Hizam:
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
Laa tabi’ maa laisa ‘indak.
Artinya: “Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu.”
HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi
Berdasarkan hadis ini, para ulama memberikan beberapa penjelasan tentang dropship:
- Jika dropshipper menjual barang yang belum dimilikinya dengan harga tertentu dan baru membelinya setelah ada pesanan, banyak ulama memandangnya tidak sah karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki dan belum dikuasai.
- Jika dropshipper bertindak sebagai perantara (samsarah) atau wakil (wakalah) dari pemasok dengan imbalan komisi (ujrah), maka akadnya sah. Dalam hal ini ia hanya menawarkan barang milik pemasok dan tidak menetapkan jual beli atas barang yang bukan miliknya.
- Jika disepakati dengan pemasok bahwa dropshipper memiliki izin menjual atas nama pemasok (akad wakalah), atau pemasok memberi izin jelas untuk menetapkan harga dengan margin, maka sebagian ulama dan lembaga fatwa membolehkannya.
- Cara lain yang sah adalah akad salam, yaitu pembeli membayar di muka dan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas, dengan syarat akad dan kondisi barang memenuhi ketentuan salam.
Intinya, dropship sah apabila akadnya jelas, status dropshipper sebagai perantara atau pemilik hak jual, barang halal, serta harga dan spesifikasi transparan. Sebaiknya dropshipper menjelaskan kepada pembeli bahwa barang dikirim dari pihak lain dan menjamin barang sesuai deskripsi. Masalah ini adalah wilayah ijtihad, sehingga perbedaan pendapat wajar; ikutilah fatwa lembaga atau ulama yang Anda percayai.
Hukum Reseller
Reseller membeli barang terlebih dahulu dari produsen atau distributor, lalu menjualnya kembali dengan margin. Karena barang sudah dimiliki dan dikuasai penjual sebelum dijual, hukum reseller adalah boleh, selama barangnya halal, spesifikasinya jelas, dan tidak ada penipuan. Ini adalah bentuk perdagangan klasik yang telah dilakukan sejak masa Nabi ﷺ dan para sahabat, termasuk dalam perdagangan antar kota.
Tingkatkan Konversi Bisnis Anda
Solusi iklan digital yang efektif dan terjangkau. Jangkau audiens yang tepat dengan teknologi cerdas.
Hukum Affiliate Marketing
Affiliate adalah promosi produk pihak lain dengan imbalan komisi apabila terjadi penjualan melalui tautan atau kode tertentu. Para ulama kontemporer umumnya menempatkannya dalam akad samsarah (perantaraan) atau ju’alah (sayembara berhadiah), yang pada prinsipnya boleh. Syaratnya:
- Produk yang dipromosikan halal dan bermanfaat.
- Informasi yang disampaikan jujur, tidak melebih-lebihkan, dan tidak menyembunyikan kekurangan.
- Komisi jelas persentase atau nominalnya sebelum pekerjaan dimulai.
- Tidak mempromosikan produk yang mengandung riba, perjudian, pornografi, atau kemaksiatan.
- Tidak menggunakan cara curang, seperti ulasan palsu atau klaim palsu.
Promosi yang tidak jujur termasuk penipuan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ bahwa orang yang menipu bukan termasuk golongan kaum Muslimin. Etika berdakwah dan menyampaikan informasi di media digital juga dibahas dalam adab bermedia sosial dalam Islam.
Jual Beli COD dan Marketplace
Cash on Delivery (COD) pada dasarnya boleh karena pembayaran dilakukan saat barang diterima dan keduanya rela. Penjualan melalui marketplace juga boleh, dengan memperhatikan biaya platform yang jelas, tidak mengandung riba, dan tidak ada unsur penipuan. Penjual wajib mencantumkan kondisi barang yang sebenarnya dan menyediakan ketentuan retur sesuai prinsip khiyar ‘aib.
E-Wallet dan Uang Elektronik
Uang elektronik pada dasarnya merupakan alat pembayaran yang boleh digunakan selama tidak mengandung riba, gharar, dan unsur haram lainnya. Di Indonesia, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang menjadi rujukan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain menghindari fitur yang mengandung bunga atau denda keterlambatan berbasis riba, paylater yang berbunga, serta transaksi pada merchant yang menjual barang haram.
Aset Kripto dan Investasi Digital
Hukum aset kripto masih menjadi bahan diskusi ulama. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI pada tahun 2021 memutuskan haram menggunakan kripto sebagai mata uang dan menyatakan perdagangan sebagian aset kripto tidak sah bila mengandung gharar, dharar, dan unsur spekulatif (qimar), kecuali yang memenuhi syarat sil’ah (komoditas) serta memiliki aset dasar dan manfaat yang jelas. Karena sifatnya yang sangat dinamis dan hukum dapat berkembang, rujuklah fatwa terbaru dari lembaga resmi sebelum berinvestasi, dan jangan berspekulasi dengan uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok.
Panduan Praktis Bisnis Online yang Halal
- Pastikan produk halal dan legal serta bermanfaat.
- Gunakan deskripsi dan foto sesuai kenyataan.
- Tentukan akad yang jelas dengan pemasok atau mitra, dan tulis kesepakatannya.
- Hindari praktik harga palsu, diskon fiktif, dan sumpah palsu.
- Tepati janji pengiriman dan layanan purna jual.
- Jangan melalaikan shalat karena sibuk melayani pesanan; jaga shalat pada waktunya.
- Keluarkan zakat perdagangan; lihat zakat fitrah dan zakat mal.
- Jauhi pembiayaan berbunga untuk modal usaha; pelajari alternatifnya dalam mudharabah dan musyarakah.
Penutup
Bisnis online menawarkan peluang rezeki halal yang luas, selama dijalankan dengan ilmu dan kejujuran. Bertanyalah kepada ahli fiqih muamalah bila menemui model bisnis baru, dan pelajari terus perkembangan fatwa. Kajian lain tersedia di kategori Fiqih Muamalah, termasuk pembahasan riba dan utang piutang.
